SEKRETARIS Fraksi PKS DPRD Kota Banjarmasin Hendra menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banjarmasin yang masih rendah, dibandingkan ...
SEKRETARIS Fraksi PKS DPRD Kota Banjarmasin Hendra menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banjarmasin yang masih rendah, dibandingkan 12 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
“Sebenarnya, ketika Walikota Banjarmasin (Ibnu Sina) itu sudah berlari di periode kedua ini maka para pejabat di bawahnya memacu lari lebih kencang. Ini yang terjadi justru masih jalan di tempat,” ucap Hendra dalam Refleksi Akhir Tahun 2021 dan Menyongsong Asa Baru 2022; Ekspose Kinerja DPRD Banjarmasin gelaran jejakrekam.com dan Kafe 99 Trisakti, Sabtu (1/1/2022).
Anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin ini menyorot data IPM Banjarmasin yang stagnan, bahkan peningkatannya hanya semu. Terutama dari sektor pendidikan atau penyerataan pendidikan.
“Ini semua karena kebijakan yang dilaksanakan itu by projecit bukan by program. Belum lagi, misalkan soal badut-badut jalanan yang kebanyakan adalah anak-anak usia sekolah justru dalam penanganan saling lempar antar dinas atau badan terkait,” papar Hendra.
Ambil contoh, menurut dia, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial dan Satpol PP Banjarmasin saling lempar tanggungjawab, berdalih bukan domainnya. Alasannya, belum ada tindakan eksploitasi anak jadi pengemis atau sebagainya.
“Ini belum lagi soal data penerima bantuan sosial (bansos) di Banjarmasin tidak pernah terupdate. Harusnya Banjarmasin memiliki basis data yang akurat dan valid,” papar akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini.
Masih menurut Hendra, soal penyerataan pendidikan bagi penduduk Banjarmasin berusia 25 tahun ke atas, bukan lagi soal ranah kewenangan provinsi atau kota. Misalkan, soal SD-SMP ditangani kota, sedangkan SMA sederajat menjadi domain provinsi.
“Hasil penelitian untuk Kota Banjarmasin rata-rata lama sekolah masih oke betul. Artinya, penduduk berusia 25 tahun ke atas yang sudah menyelesaikan pendidikan formal di Banjarmasin masih di angka 48 persen terendah di Kalsel. Ini artinya, belum tuntas pendidikan formalnya,” beber Hendra, seraya mengutip data.
Dalam catatan Hendra, sepatutnya Dinas Pendidikan Banjarmasin sebagai garda terdepan lebih melek dan bersikap atas fakta itu. Apalagi, porsi anggaran Disdik Banjarmasin dalam APBD tahun 2022 berdasar data jejakrekam.com, tertinggi di antara dinas atau badan di lingkungan Pemkot Banjarmasin. Porsi anggaran Disdik Banjarmasin mencapai Rp 314,7 miliar lebih, jauh di atas Dinas Kesehatan hanya Rp 229,5 miliar lebih.
Karenanya, Hendra mengungkap berdasar rekapitulasi pendidikan keseteraan dengan data terakhir diperoleh pada 2018, terlihat pertumbuhannya tidak terlalu signifikan. Sebab, kata dia, tidak sampai 2.000 peserta kerja paket per tahun dengan angka 190.000 penduduk yang belum tuntas pendidikan formalnya.
“Ini artinya masih susah dikejar. Jangan sampai justru penduduk Banjarmasin yang belum mengecap pendidikan formal itu tak diperhatikan. Apalagi, menunggu mereka makin tua dan meninggal dunia?” cecar Hendra.
Ia melihat justru Pemkot Banjarmasin khususnya Disdik belum ada upaya untuk merangkul penduduk berusia produktif 25-45 tahun agar bisa mengambil kejar paket. Berkaca dari IPM Kalsel yang naik dari rangking 22 ke 21 setelah 10 tahun, Hendra mengatakan hal ini berkat pandemi Covid-19 karena sebenarnya daerah mengalami stagnansi.
“Dari data itu bisa dilihat dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, ada 7-8 daerah yang IPM-nya naik. Sisanya tetap bahkan turun komponen di dalamnya khususnya indikator daya beli (purchasing power parity),” papar Hendra.
Bagi dia, walau data IPM naik justru jangan terkecoh karena angkanya pasti naik tiap naik, karena naiknya konstan. “Saya melihat justru jadi bisnis seperti biasa, tidak ada program atau gebrakan yang membuat anomali kenaikan IPM kita. Jadi, apa yang dinyatakan Kepala Disdikbud Kalsel HM Yusuf Effendi benar. Naik IPM kita, cuma kenaikan semu,” pungkas Hendra.
Sumber: jejakrekam.com
Komentar